Pendapatan Pemprov DKI
meningkat berkat Jokowi-Ahok
Setahun kepemimpinan Gubernur Joko
Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki T. Purnama (Ahok) di Jakarta banyak
terobosan yang dilakukan. Di tengah beragam rencana pembangunan dan penataan,
Pemprov DKI juga telah meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
Melalui penjelasan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi, Pemprov DKI telah meningkatkan 21% pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak online. Angka peningkatan tersebut dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau
Melalui penjelasan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi, Pemprov DKI telah meningkatkan 21% pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak online. Angka peningkatan tersebut dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau
Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Angka ini meningkat hampir
21 persen di periode yang sama tahun lalu," kata Iwan saat dihubungi, Rabu
(16/10/2013).
Pendapatan Rp 17 triliun ini didapat dari 3.400 wajib pajak di sektor bisnis hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Pajak online ini adalah pembayaran pajak dari para wajib pajak tersebut secara online. Pemprov masih menargetkan hingga akhir tahun ini ada 10.000 Wajib pajak yang terkoneksi secara online.
"Itu terdiri dari sekitar 8 ribu restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kos, dan hotel bintang 3 ke bawah, serta 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online," ujar Iwan.
Untuk mencapai target wajib pajak tersebut, Pemprov DKI menemukan kendala menjaring 6.600 wajib pajak lainnya ke dalam sistem online. Salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang masih lelet, kendala ini juga dikeluhkan para wajib pajak yang lebih memilih pembayaran pajak secara manual.
"Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus. Sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokkan data," ujar Iwan.
Iwan menambahkan pembayaran pajak secara online semakin membaik, karena sebagian besar para wajib pajak juga memilih membayar pajak secara online. Pajak dengan sistem online ini lebih transparan dan akuntabel.
"Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melalui cash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," tutup Iwan.
Pendapatan Rp 17 triliun ini didapat dari 3.400 wajib pajak di sektor bisnis hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Pajak online ini adalah pembayaran pajak dari para wajib pajak tersebut secara online. Pemprov masih menargetkan hingga akhir tahun ini ada 10.000 Wajib pajak yang terkoneksi secara online.
"Itu terdiri dari sekitar 8 ribu restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kos, dan hotel bintang 3 ke bawah, serta 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online," ujar Iwan.
Untuk mencapai target wajib pajak tersebut, Pemprov DKI menemukan kendala menjaring 6.600 wajib pajak lainnya ke dalam sistem online. Salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang masih lelet, kendala ini juga dikeluhkan para wajib pajak yang lebih memilih pembayaran pajak secara manual.
"Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus. Sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokkan data," ujar Iwan.
Iwan menambahkan pembayaran pajak secara online semakin membaik, karena sebagian besar para wajib pajak juga memilih membayar pajak secara online. Pajak dengan sistem online ini lebih transparan dan akuntabel.
"Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melalui cash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," tutup Iwan.
ANALISIS
Menurut
analisis saya peningkatan pendapatan Pemprov DKI terutama dibidang perpajakan
seperti dijelaskan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan
Setiawandi meningkat 21% semua tidak luput dari peran Gubernur DKI Joko Widodo
& Wakil Gubernur Basuki T Purnama
yang melakukan beberapa terobosan dan perencaanan yg mereka lakukan. Dalam hal
ini peningkatan pada sektor pajak online , dimana pemerintah bertindak tegas
kepada para wajib pajak baik individu maupun perusahaan yang melanggar
pembayaran pajak tersebut. Dengan demikian pendapatan dari sektor pajak
tersebut akan terus meningkat apalagi saat ini sudah dapat dilakukan secara
online , walaupun terkadang masih terkendala masalah jaringan . hal tersebut
harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan Jakarta agar menjadi
lebih baik . Dan pastinya hasil pajak tersebut harus dipergunakan tepat sasaran
oleh pemerintah jangan sampai disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
SUMBER
0 komentar:
Posting Komentar