GAJI BURUH

05.37 |


Apindo: Tak Mungkin Gaji Buruh Naik 50%


JAKARTA – Pemerintah, pengusaha, dan buruh terus melakukan komunikasi intens mengenai permintaan buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, dalam satu minggu ke depan, masalah UMP ini harus sudah terselesaikan. "Saya rasa dalam minggu ini akan selesai dalam dewan pengupahan, negosiasi selesai, yang kita pegang adalah keputusan," kata Sofjan di di The Park Lane Kasablanka, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia ini menambahkan, permintaan kenaikan UMP yang dilayangkan buruh dapat diterima asalkan pengajuannya pantas dan dapat diterima oleh pengusaha."Kenaikan yang paling pantas yang dapat diterima, ini semua sesuai diharapkan dan sudah dinegosiasikan," tegasnya.Negosiasi dengan dewan pengupahan, kata Sofjan, pada awal November ini dapat terselesaikan. Akan tetapi, pembahasan negosiasi kemungkinan akan mengalami kemunduran.

"(Pada) 1 November sudah bisa selesai, tapi kalau mundur hingga 1-2 minggu menurut saya hal wajar, karena memang waktunya sudah terlambat," tambahnya.
Akan tetapi, Sofjan menegaskan tidak akan memercayai jika kenaikan UMP yang diminta oleh buruh sekira 50 persen dapat direalisasikan oleh pemerintah. "Tapi saya tidak percaya kenaikan 50 persen, dan tidak akan terjadi, karena bebaslah kalau mulut ingin berbicara apa, minta 100 persen juga ya enggak apa-apa," tutupnya.

Analisis Berita menggunakan 5W+1H

What              : Negosiasi terhadap keinginan buruh yg meminta kenaikan UMP ( Upah  
  Minimum Provinsi ) sebesar 50%.

Who                : Pemerintah , Pengusaha dan Buruh

When              : Senin 21 Oktober 2013

Where            : Jakarta , Indonesia

Why                : Permintaan kenaikan UMP yang dilayangkan buruh sebesar 50% sedang
dibicarakan dan dinegosiasikan oleh ketiga bagian yang bersangkutan dalam hal ini Pemerintah , Pengusaha dan Buruh. Hal ini dikarenakan keinginan buruh yang meminta UMP sebesar 3,7 juta per bulan.

How                 : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia Sofjan Wanandi menambahkan, permintaan kenaikan UMP yang dilayangkan buruh dapat diterima asalkan pengajuannya pantas dan dapat diterima oleh pengusaha , tetapi Sofjan sendiri pesimis jika kenaikan UMP yang diminta buruh sekitar 50% dapat terealisasikan. Jadi menurut saya keinginan buruh untuk meminta kenaikan UMP sebesar 50% harus disesuaikan dengan permasalahan ekonomi perusahaan dan perekonomian di negara ini , jadi tidak memikirkan sebelah pihak saja . Karena nantinya dengan adanya kenaikan ini banyak perusahaan yang mungkin akan gulung tikar karena tidak bisa membayar upah karyawannya . 

Sumber

http://economy.okezone.com/read/2013/10/21/320/884530/apindo-tak-mungkin-gaji-buruh-naik-50

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Pebriani Utaminingsih

UJI COBA PERTAMINA

05.03 |



3 Pom Bensin Pertamina Uji Coba Transaksi BBM Non-Cash   




JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan beberapa upaya penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memonitoring setiap transaksi pembelian BBM di setiap SPBU, salah satunya dengan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) dengan berbasis IT Radio Frequency Indentification (RFID).

Namun, saat ini upaya yang tengah diterapkan yaitu pembelian BBM noncash dengan menggunakan kartu. Sekretaris Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan penerapan pembelian BBM non cash ini dilakukan di tiga SPBU milik PT Pertamina. "Sekarang sedang berlangsung uji coba noncash di tiga SPBU Coco," ucap Djoko di Gedung DPR, Jakarta , Rabu (23/10/2013).Ia menjelaskan, dalam penerapan noncash ini akan melibatkan dunia Perbankan, namun hingga saat ini baru dua perbankan yang menyatakan kesiapannya untuk mendorong penerapan tersebut yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA.

Djoko menambahkan, dengan skema pembayaran noncash ini mampu mengontrol antrian yang melebihi batas wajar saat pembelian BBM di setiap SPBU. Dirinya juga menyebutkan, dengan noncash ini juga tidak akan mengurangi mekanisme pelayanan yang sudah ada di setiap        SPBU.
 
Tidak hanya itu, kata Djoko, jika infrastruktur pembelian dengan skema Non Cash ini sudah baik, maka selanjutnya akan disosialisasikan keseluruh SPBU di Indonesia. " Kalau infrastrukturnya sudah terpasang, kita lakukan sosialisai," tutupnya.

Analisis Berita menggunakan 5W+1H

What            : Pertamina menguji coba penerapan BBM non cash di tiga POM bensin

Why             : PT.Pertamina (Persero)

When           : Rabu, 10 Oktober 2013

Where         : Jakarta , Indonesia

Why                  : Dengan skema pembayaran noncash ini mampu mengontrol antrian yang
melebihi batas wajar saat pembelian BBM di setiap SPBU. Pertamina       
juga menyebutkan, dengan penerapan noncash ini juga tidak akan mengurangi mekanisme pelayanan yang sudah ada di setiap SPBU.

How               :  Penerapan uji coba pembelian BBM noncash oleh PT.Pertamina yang   
                        dimulai pada Rabu (23/10/2013) kemarin di Jakarta sangat berguna. 
                        Dengan adanya pembelian noncash masyarakat yang tidak membawa uang
                        cash dapat membeli BBM , disamping itu akan mengurangi antrian dalam
                        membeli BBM . Selain itu pemerintah secara tidak langsung dapat    
                        membatasi pengisian BBM yang berlebihan.  Sekretaris Badan Pengatur 
                        Kegiatan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto  
                        mengatakan penerapan pembelian BBM non cash ini sudah dilakukan 
                       di tiga SPBU milik PT Pertamina.

Pertamina selaku pelaksana harus berkordinasi dengan berbagai bank agar mendorong tercapainya uji coba ini , jadi tidak hanya dua bank saja kalau bisa semua bank besar di Indonesia . Pertamina juga harus selalu mensosialisasikan program ini ke setiap SPBU .
Apabila program pembelian BBM noncash ini berhasil barulah PT.Pertamina  dapat mencoba  Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) dengan berbasis IT Radio Frequency Indentification (RFID).  Jadi kita harus tunggu respon dari masyarakat bagaimana dengan program ini .

Sumber


http://economy.okezone.com/read/2013/10/23/19/885833/3-pom-bensin-pertamina-uji-coba-transaksi-bbm-non-cash

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Pebriani Utaminingsih

PENDAPATAN PEMROV DKI

05.26 |



Pendapatan Pemprov DKI meningkat berkat Jokowi-Ahok

 
Setahun kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki T. Purnama (Ahok) di Jakarta banyak terobosan yang dilakukan. Di tengah beragam rencana pembangunan dan penataan, Pemprov DKI juga telah meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Melalui penjelasan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi, Pemprov DKI telah meningkatkan 21% pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak online. Angka peningkatan tersebut dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau 
Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Angka ini meningkat hampir 21 persen di periode yang sama tahun lalu," kata Iwan saat dihubungi, Rabu (16/10/2013).

Pendapatan Rp 17 triliun ini didapat dari 3.400 wajib pajak di sektor bisnis hiburan, parkir, restoran, dan hotel. Pajak online ini adalah pembayaran pajak dari para wajib pajak tersebut secara online. Pemprov masih menargetkan hingga akhir tahun ini ada 10.000 Wajib pajak yang terkoneksi secara online.

"Itu terdiri dari sekitar 8 ribu restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kos, dan hotel bintang 3 ke bawah, serta 700 lokasi parkir. Semua lokasi ini akan diterapkan sistem online,"   ujar Iwan.

Untuk mencapai target wajib pajak tersebut, Pemprov DKI menemukan kendala menjaring 6.600 wajib pajak lainnya ke dalam sistem online. Salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang masih lelet, kendala ini juga dikeluhkan para wajib pajak yang lebih memilih pembayaran pajak secara manual.

"Beberapa wajib pajak yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus. Sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokkan data," ujar Iwan.

Iwan menambahkan pembayaran pajak secara online semakin membaik, karena sebagian besar para wajib pajak juga memilih membayar pajak secara online. Pajak dengan sistem online ini lebih transparan dan akuntabel.

"Pembayaran melalui pajak online akan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat bisa ikut mengawasi sisi perbankan dan masyarakat juga bisa melihat terbuka melalui cash management yang dibangun oleh bank. Wajib pajak juga lebih nyaman dalam melakukan transaksi, tidak ada lagi sengketa wajib pajak," tutup Iwan.


ANALISIS

Menurut analisis saya peningkatan pendapatan Pemprov DKI terutama dibidang perpajakan seperti dijelaskan  Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi meningkat 21% semua tidak luput dari peran Gubernur DKI Joko Widodo & Wakil Gubernur  Basuki T Purnama yang melakukan beberapa terobosan dan perencaanan yg mereka lakukan. Dalam hal ini peningkatan pada sektor pajak online , dimana pemerintah bertindak tegas kepada para wajib pajak baik individu maupun perusahaan yang melanggar pembayaran pajak tersebut. Dengan demikian pendapatan dari sektor pajak tersebut akan terus meningkat apalagi saat ini sudah dapat dilakukan secara online , walaupun terkadang masih terkendala masalah jaringan . hal tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan Jakarta agar menjadi lebih baik . Dan pastinya hasil pajak tersebut harus dipergunakan tepat sasaran oleh pemerintah jangan sampai disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

SUMBER

http://forum.detik.com/pendapatan-pemprov-dki-meningkat-berkat-jokowi-ahok-t813208.html





  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Pebriani Utaminingsih

DAMPAK HUTANG AS

16.17 |



Soal Hutang, Indonesia Jangan Tiru Amerika!


JAKARTA – Utang Indonesia hingga April 2013 mencapai angka Rp2.036 triliun. Walau demikian, pemanfaatan uang pinjaman yang tidak produktif tersebut menjadi alasan semakin besarnya jumlah pinjaman Indonesia. 

Pengamat valas, Farial Anwar, mengatakan, saat ini Indonesia banyak terlena oleh persentase utang, tidak melihat jumlah digit riilnya.
"Selama ini kita hanya bermain di persentase, tidak menghitung dari sisi nominalnya. Utang kita pun selama ini tidak pernah produktif untuk pembangunan infrastruktur, lebih banyak dijarah oleh Nazarudin dan kawan-kawannya," ujar dia saat kepada Okezone, Senin (14/10/2013).

Lebih lanjut Farial menjelaskan, utang Indonesia saat ini lebih banyak dihabiskan untuk keperluan rutin, seperti pembiayaan perjalanan dinas, membayar pegawai pemerintah, dan dikorupsi. Akibatnya, dari generasi demi generasi jumlah utang semakin besar.

"Uang lari ke partai, sapi, simulator SIM, dan proyek olahraga," katanya.

Meski Amerika Serikat merupakan negara besar, Indonesia tidak lantas harus meniru seluruh gerak-geriknya, demikian pula dengan Eropa. Kedua negara tersebut saat ini tengah tenggelam dalam utang. Akibatnya, kondisi politik dan ekonomi negara-negara itu menjadi kacau.

"Eropa itu ‘besar pasak daripada tiang’. Penghasilan dari sektor impor dan yang lain dari negara ini tidak dapat menutupi anggaran pembangunannya. Ini juga yang terjadi pada Amerika. Cara Amerika menitipkan surat utang sudah kehilangan integritas sejak negara tersebut kesulitan membayar tagihan. Akibatnya, surat utangnya kehilangan pembeli," kata Farial.

Di akhir Farial menuturkan, Indonesia harus pandai menilai dan menyaring kebijakan negara asing. Jangan sekadar hanya ikut tren, karena bukan tidak mungkin hal ini justru membuat Indonesia terperosok ke lubang yang sama.

"Jadi jangan kagum kepada Amerika atau Eropa yang mengajarkan kita tentang manajemen ekonomi, belum tentu ekonominya juga bagus. Jika sampai pengajuan utangnya ditolak, Amerika bisa dikatakan gagal dalam manajemen ekonominya," pungkas dia. (kie)



ANALISIS

Hutang Amerika berdampak langsung terhadap Indonesia jika Indonesia menjadi salah satu pembeli obligasi AS, maka ini akan berpengaruh terhadap sistem keuangan kita, sedangkan dampak tidak langsung yang menimpa Indonesia adalah terjadinya perlambatan ekonomi global yamg berpengaruh terhadap melemahnya harga komoditas karena menurunnya permintaan global. Akibatknya adalah tentu saja penerimaan pajak akan menurun juga secara tidak langsung.

Jepang memiliki obligasi senilai 1,4 triliun dolar AS, China 1,28 triliun dolar AS yang apabila terjadi gagal bayar pasti ada pengaruhnya terhadap pasar keuangan dunia dan krisis hubungan bilateral antar negara-negara yang memiliki obligasi AS dengan AS. Jadi hal tersebut dapat memicu krisis politik antarnegara maupun regional implikasi dari runtuhnya kepercayaan banyak negara terhadap kekuatan AS.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mempersiapkan suatu skenario waspada yang ditunjukkan dengan kebijakan fiskal melalui APBN yang fokus kepada belanja-belanja yang bersifat meningkatkan produktifitas sehingga daya saing ekonomi dan pasar tenaga kerja Negara kita akan tetap terjaga dan pemerintah pun juga harus memberi sanksi yang tegas bagi para koruptor.

SUMBER

http://economy.okezone.com/read/2013/10/14/20/881444/soal-utang-indonesia-jangan-tiru-amerika


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0
Diposting oleh Pebriani Utaminingsih
Langganan: Postingan (Atom)